Pengertian Kebijakan Moneter [Instrumen, Tujuan, Jenis-Jenis Dan Contoh]

Akuntansilengkap.com | Mungkin beberapa yang menjadi pertanyaan mencakup kebijakan moneter seperti, Pengertian Kebijakan Moneter ? Tujuan Kebijakan Moneter ? Kebijakan Fiskal dan Moneter ? Contoh Kebijakan Moneter ? Jenis-Jenis Kebijakan Moneter ? Pertanyaan-pernyataan tersebut semoga bisa terjawab pada bahasan ini. 🙂

Isi Artikel

• KEBIJAKAN MONETER
  • Pengertian Kebijakan Moneter
  • Tujuan Kebijakan Moneter
    • Stabilitas Ekonomi.
    • Kesempatan Kerja.
    • Kestabilan Harga.
    • Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.
  • Jenis-jenis Kebijakan Moneter
  • Instrumen Kebijakan Moneter
    • Operasi Pasar Terbuka (Open Market Policy).
    • Kebijakan Diskonto.
    • Kebijakan Perubahan Cadangan Minimun (Minimum Reserve Requirement)
    • Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
    • Dorongan Moral.
  • Peranan Kebijakan Moneter
• Contoh Kebijakan Moneter

KEBIJAKAN MONETER

---

Di indonesia mempunyai Bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) yakni sebagai bank yang mempunyai otoritas (kekuasaan) untuk mengendalikan kondisi moneter di sebuah negara.

Tujuan BI berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yakni “mencapai kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain (asing).

Dalam rangka mewujudkan tujuannya tersebut, BI mempunyai anutan kiprah yang dikenal dengan 3 pilar atau 3 tugas Bank Indonesia, diantaranya adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Baca juga: Pengertian Kebijakan Fiskal [Instrumen, Tujuan, Macam-Macamnya]

Pengertian Kebijakan Moneter

---

Pengertian Kebijakan Moneter yakni langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Sentral/BI sebagai penguasa moneter untuk mensugesti jumlah uang yang beredar atau daya beli uang. Untuk mewujudkannya BI memakai instrumen kebijakan moneter, contohnya menyerupai operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimunm, moral suasion dan batas maksimum pertolongan kredit.)

Melalui instrumen tersebut kalau berhasil akan berdampak mensugesti kestabilan moneter, supaya pertumbuhan ekonomi masyarakat lebih aman dan juga diiringi dengan situasi peningkatan kesempatan kerja, perbaikan kualitas kerja dan perbaikan neraca pembayaran.

Kebijakan moneter yakni kebijakan yang ditetapkan dan secara eksklusif dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan pengendalian jumlah uang beredar atau suku bunga, guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Kestabilan moneter pada suatu negara yakni suatu kondisi yang menggambarkan jumlah peredaran uang telah mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian.

Baca juga: Pengertian, 8 Tugas Dan Fungsi Bank Sentral Menurut Para Ahli

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan kebijakan moneter menyerupai yang sudah disinggung diatas yakni untuk mencapai stablitas yang bisa dilihat/diukur dengan Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional, Kestabilan Harga, Kesempatan Kerja, Stabilitas Ekonomi.

Stabilitas Ekonomi.

Stabilitas ekonomi yakni suatu keadaan yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, arus pertumbuhan barang dan jasa serta arus uang berjalan seimbang.

Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja sanggup meningkat kalau produksi juga meningkat. Peningkatan produksi ini biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan bila ditinjau dari segi keselamatan kerja maupun upah. Artinya, peningkatan taraf hidup karyawan dan kemakmuran tercapai kalau terjadi perbaikan upah dan keselamatan kerja.

Kestabilan Harga.

Kestabilan harga bisa kita lihat dengan stabilnya harga barang dari waktu ke waktu. Kestabilan harga menciptakan masyarakat damai alasannya percaya bahwa membeli barang pada masa kini atau waktu yang akan tiba tetap pada tingkat harga yang sama.

Keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.

Neraca pembayaran yang seimbang akan memperlihatkan keadaan dimana jumlah nilai barang yang diekspor akan sama dengan nilai barang yang diimpor. Guna mendapat neraca pembayaran yang seimbang, upaya kebijakan moneter yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan melaksanakan devaluasi.  Diharapkan sesudah diadakan devaluasi, nilai ekspor Indonesia akan meningkat sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran lur negeri menjadi surplus dan minimal balance.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Sentral akan melaksanakan kebijakan secara eksklusif maupun secara tidak langsung. Contoh dari tindakan politik moneter eksklusif adalah: dengan mencatak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta/negara, meormbak sistem penbankan, mengambil alih urusan perbankan/perkreditan dan sebagainya. Artinya, bank sentral eksklusif campur tangan dalam peredaran uang dan kemudian lintas kredit perbankan.

Contoh dari tindakan politik moneter tidak eksklusif yakni dengan memperlihatkan imbas kepada pertolongan kredit oleh dunia perbankan.

Pengaturan uang beredar dalam masyarakat sanggup diatur dengan kebijakan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar yang bisa digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah kebijakan menambah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya yakni untuk mempercepat roda perekonomian dalam masyarakat. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan uang Ionggar (easy money policy). Kebijakan ini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) dan mengatasi jumlah pengangguran kalau perekonomian mengalami resesi atau depresi.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bertujuan menurunkan tingkat infiasi. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Ilustrasi

Kebijakan tingkat suku bunga membiarkan penawaran uang (money supply) naik dan turun sesuai dengan undangan masyarakat terhadap uang pada tingkat bunga yang sudah ditentukan oleh bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia selaku Bank Sentral akan mencetak uang sesuai dengan undangan uang pada masyarakat, sehingga akan tercapai tingkat suku bunga yang telah ditargetkan oleh Bank Indonesia.

Pada ketika undangan masyarakat akan uang meningkat, respon yang diberikan Bank Indonesia yakni dengan cara menambah penawaran uang beredar. Dan sebaliknya, apabila undangan uang masyarakat berkurang, maka respon dari Bank Indonesia yakni dengan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Perhatikan ilustrasi berikut ini.

Keseimbangan kondisi pada pasar uang terjadi di titik E dengan Q yakni jumlah uang beredar dan I yakni tingkat suku bunga.

Misalnya pendapatan masyarakat bertambah, kesudahannya undangan uang masyarakat meningkat, maka kurva undangan akan bergeser ke kanan, D menjadi D’. Kebijakan

Bank Sentral pada penetapan tingkat suku bunga pada kondisi undangan uang oleh masyarakat yang meningkat akan direspon dengan kenaikan penawaran uang, sehingga tingkat bunga tidak berubah.

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa kuva penawaran uang bergeser dari S menjadi S’ akhir respon pemerintah dengan manambah uang beredar. Sementara tingkat bunga tetap sebesar I.

Berbeda dengan pematokan tingkat suku bunga, penentuan penawaran (jumlah uang beredar) mengakibatkan bank sentral harus mengurangi kelebihan atau memulihkan kembali kelangkaan uang yang terjadi, tanpa menghiraukan naik turunnya tingkat bunga jangka pendek. Hal ini lah yang menciptakan tingkat suku bunga akan bergerak sesuai dengan undangan uang. Kebijakan penetapan jumlah uang ini bisa dilihat pada gambar berikut.

E = Ekuilibrium awal pasar uang

Q = jumlah uang beredar

I = tingkat suku bunga

Ketika pendapatan masyarakat bertambah, hal ini cenderung menciptakan undangan uang masyarakat juga bertambah, maka kurva undangan akan bergeser dari D menjadi D’. Karena bank sentral memutuskan kebijakan jumlah uang beredar, maka perubahan undangan tidak direspon oleh bank sentral. Sehingga tingkat suku bunga naik menjadi I’ sementara jumlah uang yang beredar pun tetap.

Hal serupa terjadi ketika undangan terus naik menjadi D’’, maka tingkat suku bunga akan terus menjadi I.

Pengaruh kebijakan moneter yakni pada sektor moneter dan perbankan yang mencakup tingkat bunga, kredit, inflasi dan sebagainya yang selanjutnya ditransfer ke sektor rill contohnya menyerupai investasi dan konsumsi yang menunjukan bahwa adanya kebijakan moneter akan memperngaruhi acara ekonomi.

Dalam melaksanakan kebijakan moneternya, Bank Indonesia mengacu pada instrumen kebijakan moneter menyerupai operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang sanggup memepengaruhi jumlah uang beredar.

Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yakni bab dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro  bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat (social welfare). Guna mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral mengeluarkan instrumen atau alat untuk memperbaiki situasi perekonomian menyerupai diantaranya:

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Policy).

Pengertian Operasi Pasar Terbuka (OPT) yakni cara mengendalikan uang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga pemerintah (government securities). Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka bank sentral sanggup membeli obligasi dari seluruh pasar obligasi di seluruh negara. Uang yang dibayar pemerintah (bank sentral) ini akan mengalir dan memperbanyak uang beredar di pasar. Sebaliknya kalau ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka bank sentral sanggup menjual surat berharga yang dimiliki kepada publik di pasar saham sehingga uang yang dibayar masyarakat (uang dipasar) akan masuk ke pemerintah dan akan mengurangi jumlah uang beredar di pasar.  Contoh surat berharga yang dijual Bank Indonesia yakni Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Kebijakan Diskonto.

Kebijakan Diskonto (Discount Rate) yakni pengaturan uang yang beredar dengan imbas tingkat suku bunga bank sentral pada bank umum. Dengan naiknya suku bunga akan mendorong masyarakat berlomba-lomba untuk menabung di bank. Di lain sisi, pengusaha akan mengurangi incestasi yang dibiayi oleh pemerintah. Dan suku bunga diturunkan apabila jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Turunnya suku bunga akan mendorong pengusaha mengadakan investasi dengan meminjam uang dari bank.

Kebijakan Perubahan Cadangan Minimun (Minimum Reserve Requirement)

Kebijakan Perubahan Cadangan Minimun atau Giro Wajib Minimum (GWM) yakni mengatur jumlah uang beredar dengan cara memaikan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada Bank Indonesia. Jika ingin menambah jumlah uang, BI bisa menurunkan rasio cadangan wajib, sedangkan kalau ingin menurunkan jumlah uang beredar BI harus menaikkan rasio cadangan wajib.

Giro Wajib Minimum (GWM) yakni sejumlah dana dalam jumlah minimun yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank di Bank Indonesia. Keharusan menyediakan jumlah minimun juga dikenal sebagai likuiditas wajib minimum.

Penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Legal Leading Limit adalah batas maksimum penyediaan dana yang dibolehkan untuk dilakukan oleh bank kepada kelompok peminajam tertentu.

Misalnya, nilai surat berharga yang dibeli oleh pedagang surat berharga sebesar 85% nya dengan biaya sendiri sementara 15% sisanya didanai dengan meminjam dana dari bank. Bank bisa menaikkan batas maksimum pemberian, ika jumlah uang beredar melebihi kemampuan ekonomi. Namun kalau jumlah uang beredar kurang, maka bank sentral bisa menurunkan batas maksimum pertolongan kredit.

Dorongan Moral.

Himbauan Moral (Moral Persuasion) adalag kebijakan mengatur jumlah uang beredar dengan memberi peringatan (himbauan) kepada para pelaku ekonomi. Contohnya: menghimbau supaya meminjam uang lebih kepada bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar pada perekonomian (pasar) dan menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar.

1. Kebijakan himbauan moral ini dilakukan Bank Sentral untuk mempertimbangkan aneka macam kondisi dan situasi mikro setiap bank dalam menyusun rencana kreditnya pada setiap bank-bank.
2. Kebijakan ini dijalankan bank sentral supaya perbankan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeberikan kredit namun masih memperlihatkan kebebasan bagi perbankan untuk berkembang dan tumbuh berdasarkan mekanisme pasar.
3. Bank sentral sanggup juga sanggup memakai media massa untuk bersikap sesuai kehendak penguasa moneter (BI) melalui pengumuman, surat edaran, pidato dan sebagainya.

Peranan Kebijakan Moneter

Pada pada dasarnya Kebijakan moneter yakni kebijakan di bidang ekonomi yang sangat kuat kiprahnya untuk menjaga dan mengatur stabilitas ekonomi pada suatu negara. Apabila jumlah uang beredar di suatu negara kurang dari yang dibutuhkan akan mengakibatkan kelesuan ekonomi pada suatu negara. Dan sebaliknya kalau uang beredar lebih dari yang dibutuhkan maka akan terjadi inflasi dan kestabilan ekonomi akan terganggu.

Contoh Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yakni kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran uang primer yang konsisten serta mencapai sasaran inflasi dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan turunnya suku bunga, diperlukan akan mendorong sektor riil untuk berkembang yang pada gilirannya peremonomian akan meningkat dan berimbas pula pada berkurangnya jumlah pengangguran.

Contoh kebijakan moneter yang pernah diterapkan diantaranya adalah:

1. Dalam rangka mengatasi defisit anggaran yang sangat tinggi, pada tahun 1950, Mr. Syarifudin Prawiranegara selaku Menteri Keuangan RIS mengambil kebijakan moneter dengan cara menggunting uang kertas NICA dengan nilai 5 (lima) rupiahan ke atas menjadi dua potongan.

Potongan pertama menjadi nilai separuhnya dan potongan kedua yang bernilai separuhnya sanggup ditukarkan dengan obligasi negara yang pada waktu itu disebut dengan “Obligasi Pinjaman Darurat”. Kebijakan moneter ini kemudian dikenal dengan sebutan “gunting Syarifudin”.

2. Pada bulan Agustus 1950 terjadi inflasi yang sangat luar biasa. Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Soekarno dan perdana Menteri Djuanda melaksanakan sanering (pemotongan nilai uang). Uang kertas nilainya Rp. 5.000 dan Rp. 1.000 dinyatakan bernilai Rp. 50,00 dan Rp. 10,00, sementara itu deposito bank dibekukan hingga hingga 90%.

3. Setelah tragedi pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965 itu keadaan ekonomi semakin memburuk, nilai rupiah merosot drastis, harga-harga melambung jauh dari kemampuan daya beli rakyat. Pemerintah kembali melaksanakan sanering (pemotongan nilai uang). Uang yang bernilai Rp. 1.000 turun nilainya menjadi Rp. 1,00. Sayangnya upaya ini tetap saja tidak merubah kondisi perekonomian, bahkan tingkat inflasi meningkat pada tahun 1966 mencapai 635%.

4. Sejak pelita I (1969-1973) pemerintah melancarkan beberapa kebijakan moneter, diantaranya :

1. Mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati.
2. Mengesahkan anggaran berimbang yang menghindari pinjaman domestik dalam rangka pembiayaan pengeluaran pemerintah.
3. Menjaga nilai tukar (kurs) yang realistis guna memberi kepastian bahwa komoditas ekspor indonesia kompetity dan mekanisme pasar berjalan di pasar valuta asing.
4. Menerapkan kontrol moneter diantaranya adalah: 1. Menentukan tingkat suku bunga kepada bank-bank pemerintah. 2. Mengenakan batas tertinggi atas kredit bank. 3. Menyediakan kredit likuiditas pada sektor-sektor ekonomi tertentu.

5. Pada tahun 1983, pemerintah mengambil tindakan dengan cara melaksanakan deregulasi sistem perbankan di bidang kebijakan yaitu dalam rangka penerapan operasi pasar terbuka. Bank Indonesia memperkenalkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) yang bisa diperjual belikan di pasar modal.

6. Pada tahun 1990 bulan Januari, sistem kredit nasional diperbaiki dengan cara merampingkan kredit likuiditas pada tiga bidang utama yaitu: investasi, pengadaan pangan dan koperasi. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan sebutan Pakjan 90. Sejak Januari 1990, seluruh bank nasional diwajibkan mengalokasikan paling minimal 20% dari portepel pinjaman mereka bagi sektor perjuangan kecil.

 

Itulah tadi penjelasan Pengertian Kebijakan Moneter [Instrumen, Tujuan, Jenis-Jenis Dan Contoh]. Semoga bermanfaat menambah wawasan kita. Terimakasih banyak atas kunjungannya. 🙂

Kunjungi juga artikel lainnya:

1. Pengertian Inkaso Beserta [Jenis-Jenis, Mekanisme Dan Prosedur]
2. Pengertian Kliring Beserta [Jenis-Jenis, Sistem, Akuntansi]
3. Pengertian Giro (Rekening Koran) Beserta Fungsi, Jenis-Jenis Dan Manfaat
4. Pengertian, Perbedaan Cek Dan Bilyet Giro Beserta Jenis-Jenisnya
5. Pengertian Deposito Beserta Manfaat, Jenis-Jenis Dan Karakteristik

Sumber http://www.akuntansilengkap.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: