Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya, Pg Dan Essay
Ilmu yakni pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum, sedangkan pengetahuan yakni pengalaman yang bersifat pribadi/kelompok dan belum disusun secara sistematis sebab belum dicoba dan diuji.
1. Salah satu alasan pentingnya perjanjian internasional dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yakni untuk....
a. lebih menjamin adanya kepastian hukum
b. meningkatkan kolaborasi dalam bidang politik
c. menumbuhkan kesungguhan dari masing-masing negara
d. mewujudkan tatanan dunia yang legal
e. menghormati kedaulatan masing-masing negara
2. Berikut ini yakni sikap yang mencerminkan keadilan di lingkungan sekolah....
a. siswa boleh meninggalkan lingkungan sekolah kapan saja
b. semua siswa diajak musyawarah untuk membahas kegiatan kegiatan sekolah
c. partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
d. memperlihatkan tunjangan bagi siswa yang bermasalah
e. menerapkan keadilan kepada semua siswa tanpa diskriminasi
3. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan, kewajiban kita adalah....
a. menghakimi gotong royong dengan masyarakat
b. lebih baik membisu saja
c. berusaha mencegah atau melarangnya
d. memberi eksekusi sebelum diketahui orang lain
e. bersikap masa kolot dan tidak mau mencampuri urusan orang lain
4. Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai kewarganegaraan tahun 1954, termasuk klasifikasi....
a. perjanjian multilateral
b. perjanjian bilateral
c. perjanjian antar negara
d. law making treataty
e. law making contract
5. Pemerintah yang bersedia untuk menampung keinginan warga masyarakat dan berusaha merealisasikannya, merupakan pemerintahan yang ...
a. aspiratif
b. inovatif
c. otoriter
d. transparan
e. partisipatif
6. Pedoman Penyelenggaraan Negara yang higienis dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2000
7. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan setingkat di bawah duta besar adalah....
a. konsul jenderal
b. atase-atase
c. menteri residen
d. duta residen atase
e. duta
8. Setiap hubungan internasional di dalamnya terkandung unsur-unsur/ komponen-komponen.
Yang tidak termasuk unsur-unsur/ komponen-komponen tersebut yakni ...
a. politik internasional
b. organisasi regional
c. studi wacana insiden internasional
d. organisasi administerasi internasional
e. aturan internasional
9. Pada kala keterbukaan, yang paling terasa terhadap kehidupan masyarakat yaitu dalam aspek....
a. regulasi perdagangan
b. peraturan perundangan
c. teknologi informasi dan transparansi
d. ekonomi global
e. transportasi dalam negeri
10. Pola tingkah laris individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dalam suatu sistem politik yakni pengertian....
a. partisipasi politik
b. sosialisasi politik
c. budaya politik
d. partai politik
e. insan politik
11. Sebagai alat yang menghubungkan antar kepentingan negara pengutus dengan negara peserta merupakan fungsi diplomatik sebagai....
a .perwakilan dalam arti politik
b. lambang prestise nasional
c. perwakilan yuridis yang khusus
d. perwakilan diplomatik khusus
e. perwakilan dalamarti non politik
12. Untuk membantu para pengungsi PBB memperlihatkan tunjangan melalui....
a. UNESCO
b. UNICEP
c. UNHCR
d. WHO
e. ECOSOC
13. Budaya politik dimana secara umum masyarakatnya sudah maju baik secara sosial ataupun ekonomi, tetapi partisipasi politiknya cenderung pasif yakni budaya politik....
a. parokial partisipan
b. kaula
c. partisipan pasifa
d. kaula-parokial
e. parokial-partisipan
14. Berdasarkan pada isinya, perjanjian internasional sanggup dibagi menjadi ....
a. perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonomis
b. perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. perjanjian bersifat penting dan bersifat sederhana
d. perjanjian bersifat membentuk aturan dan perjanjian yang bersifat khususatau kontrak
e. perjanjian diadakan oleh dua negara dan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara
15. Asas saling menghormati dan sailing menjaga kehormatan negara merupakan isi asas hubungan internasional yaitu ....
a. pacta sunt servanda
b. egality rights
c. reciprositas legacy
d. courtesy
e. rebus sig stantibus
16. Ditinjau dari sege fungsinya, perjanjian internasional sanggup dibedakan menjadi 2, yaitu ....
a. perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonimis
b. perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. perjanjian bersifat penting dan perjanjian besifat sederhana
d. perjanjian membentuk aturan dan perjanjian yang bersifat khusus atau kontrak
e. perjanjian diadakan oleh kedua megara dan perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara
17. Tipe budaya politik yang selalu mempertahankan tradisi dan menganggap perubahan gres sebagai sesuatu yang membahayakan disebut....
a. budaya politik militan
b. budaya politik akomodatif
c. budaya politik toleransi
d. budaya politik absolut
e. budaya politik tradisional
18. Faktor penyebab berkembangnya budaya politik adalah....
a. kesadaran aturan masyarakat
b. sarana prasarana
c. kinerja aparatur pemerintahan
d. pendidikan politik
e. kualitas pemimpin Negara
19. Ahli politik Herbert Feithm menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai tipe budaya politik yang mayoritas yaitu....
a. santri dan abangan
b. aristokrasi jawa dan wiraswasta Islam
c. priyayi dan pribumi
d. tradisional dan Islam
e. tradisional dan campuran
20. Proses dimana individu-individu sanggup memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya disebut....
a. komunikasi politik
b. interaksi politik
c. sosialisasi politik
d. aspirasi politik
e. partisipasi politik
21. Berikut ini yang bukan istilah perjanjian yang digunakan dalam perjanjian internasional yaitu....
a. traktat ( treaty )
b. adanya kesepakatan bersama ( convention )
c. deklarasi ( declaration )
d. perjanjian ( agreement )
e. parlemen
22. Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang bersifat....
a. tertutup
b. terbuka
c. mengikat
d. terbatas
e. memaksa
23. Konvensi aturan maritim internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk Kategori ....
a. perjanjian bilateral
b. perjanjian unilateral
c. law making treaties
d. treaty contract
e. perjanjian antarnegara
24. Perjanjian-perjanjian yang harus menerima persetujuan dewan perwakilan rakyat kecuali …
a. soal-soal politik
b. soal-soal perdagangan
c. perubahan wilayah atau batas
d. soal yang menyangkut pinjaman uang dari negara lain
e. sanggup menjadikan akhir luas dan fundamental bagi kehidupan rakyat
25. Intervensi yakni tindakan suatu negara dalam mencampuri urusan negara lain. Intervensi bertentangan dengan aturan internasional bila....
a. campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri
b. campur tangan dilakukan dengan kekerasan
c. campur tangan merugikan negara lain
d. campur tangan mengakibatkan terjadinya perang saudara
e. PBB tidak menyetujui kegiatan tersebut
26. Jika dalam tetapkan suatu masalah secara normatif tidak ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim sanggup menggali dari ....
a. pendapat jago aturan terkemuka dalam bidang masalah
b. pendapat jago aturan terkemuka dunia tersebut dan diterima oleh masyarakat internasional
c. norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat setempat
d. piagam organisasi internasional
e. piagam atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa
27. Metode sosialisasi politik yang bersifat obrolan sehingga masyarakat sanggup mendapatkan nilai, norma, dan simbol politik yakni metode....
a. indoktrinasi politik
b. interaksi politik
c. pendidikan politik
d. komunikasi politik
e. obrolan politik
28. Partai politik berfungsi sebagai sarana mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, yakni fungsi partai politik sebagai sarana....
a. komunikasi politik
b. rekruitmen politik
c. pendidikan politik
d. sosialisasi politik
e. pengatur konflik
29. Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bernegara adalah....
a. mendapatkan apa saja yang sudah diputuskan negara
b. memakai hak pilih dalam pemilu
c. mendengarkan pidato politik dari media elektronik
d. mengadakan hubungan dengan pejabat negara
e. menghimpun massa untuk berdemonstrasi
30. Demokrasi yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yakni pendapat....
a. Abraham Lincoln
b. Sidney Verba
c. Bingham Powell
d. F.D. Rosevelt
e. Gabriel Almond
31. Pihak-pihak yang sanggup dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh aturan hukum disebut dengan....
a. subyek hukum
b. obyek hukum
c. sumber hukum
d. pelaku hukum
e. praktisi hokum
32. Yang bukan subyek subyek aturan dalam perjanjian internasional adalah....
a. negara berdaulat
b. organisasi internasional
c. insan pribadi
d. tahta suci vatikan
e. organisasi politik
33. Salah satu asas dalam hubungan internasional yakni kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah negara tersebut. Asas ini disebut....
a. asas kebangsaan
b. asas kepentingan umum
c. asas teritorial
d. asas keterbukaan
e. asas persamaan harkat, martabat dan derajat
34. Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan Gabriel Almond adalah....
a. kepercayaan dan indoktrinasi
b. konvensional dan non-konvensional
c. sekolah dan keluarga
d. parokial dan kaula
e. pribadi dan tidak langsung
35. Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah....
a. setiap orang dengan bebas berbuat sesuai keinginannya
b. pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
c. menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia
d. berpartisipasi secara aktif demi kepentingan sendiri
e. rakyat bebas untuk memilih nasib sendiri
1. Jelaskan pengertian budaya politik partisipan!
Jawab : Budaya politik partisipan tidak lepas dari pengertian partisipasi politik, di mana partisipasi politik artinya keterlibatan individu hingga bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik di negaranya. Dengan adanya partisipasi politik akan memilih sikap dan keterlibatan hasrat organisasi setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi sehingga pada hasilnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil serpihan dalam setiap pertanggungjawaban bersama
2. Jelaskan yang dimaksud dengan sikap politik !!
Jawab : Respons atau penilaian umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Tulislah bentuk-bentuk budaya politik partisipan!
Jawab :
Bentuk-bentuk budaya politik partisipan, yaitu :
Dalam konteks akademis atau profesional, ujian (atau ujian untuk pendek) yakni tes yang bertujuan untuk memilih kemampuan seorang mahasiswa atau calon dokter. Biasanya ujian tes tertulis, walaupun beberapa mungkin mudah atau komponen praktis, dan sangat bervariasi dalam struktur, isi dan kesulitan tergantung pada subjek, kelompok usia orang yang diuji dan profesi.
Seseorang yang melewati ujian mendapatkan ijazah, sebuah surat izin mengemudi atau profesional, tergantung pada tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan kompetitif yakni ujian di mana pelamar bersaing untuk sejumlah posisi, sebagai lawan hanya harus mencapai tingkat tertentu untuk lulus.
Pada artikel kali ini saya akan menshare mengenai soal untuk ujian, baik itu digunakan untuk ujian tengah semester maupun ujian selesai semerter, atau bahkan untuk ulangan harian saja, itu tergantung kebutuhan saja. soal yang akan saya bahas kali ini merupakan soal latihan dari mata Pelajaran Pkn.
Mengenal Apa itu PKn /Pendidikan kewarganegaraan?
Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia semenjak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde.
Dari definisi tersebut sanggup dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk meliputi proses penyiapan generasi muda untuk mengambil tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, tugas pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diperlukan sanggup menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang berpengaruh dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yakni negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern yakni negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.
Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Depdiknas (2006:49), yakni mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan bisa melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbagi insan Indonesia seutuhnya. Yaitu insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, mempunyai kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan berdikari serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diperlukan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sikap yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari banyak sekali golongan agama, sikap yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta sikap yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan berdasarkan Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah : Partisipasi yang penuh logika dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.
Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.
Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara semoga menjadi warga negara yang baik, yang sanggup dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279). Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diperlukan :
Secara umum, berdasarkan Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara berbagi Pendiddikan Kewarganegaraan semoga setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang mempunyai kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; mempunyai rasa gembira dan tanggung jawab (civics responsibility); dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka sanggup saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman
Konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai sehabis pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
Itulah sedikit citra mengenai Apa itu Pkn, supaya dalam memahami soalnya bisa lebih gampang dipelajari. Langsung saja kita menuju soal dari pelajaran Pkn itu sendiri, dan tentunya saya juga sudah menyediakan jawabannya supaya, teman2 semua bisa lebih gampang untuk mempelajarinya. Soal yang akan saya sajikan kali ini berupa 35 Pilihan Ganda dan 5 Essay.
Baca Juga : Soal Latihan PAI Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan PKn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan IPA Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Dari definisi tersebut sanggup dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk meliputi proses penyiapan generasi muda untuk mengambil tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, tugas pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.
Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diperlukan sanggup menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang mempunyai komitmen yang berpengaruh dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yakni negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern yakni negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.
Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Depdiknas (2006:49), yakni mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan bisa melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10)
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbagi insan Indonesia seutuhnya. Yaitu insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, mempunyai kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan berdikari serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diperlukan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sikap yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari banyak sekali golongan agama, sikap yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta sikap yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
Sedangkan berdasarkan Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah : Partisipasi yang penuh logika dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.
Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.
Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara semoga menjadi warga negara yang baik, yang sanggup dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279). Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diperlukan :
- Mampu Memahami dan menguasai secara logika konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan hidup Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI).
- Memahami secara pribadi apa itu konstitusi (UUD NKRI 1945) dan aturan yang berlaku dalam Negara RI.
- Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
- Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap sikap diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.
Secara umum, berdasarkan Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara berbagi Pendiddikan Kewarganegaraan semoga setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang mempunyai kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; mempunyai rasa gembira dan tanggung jawab (civics responsibility); dan bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka sanggup saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman
Konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai sehabis pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman keinginan nasional /tujuan Negara.
- Siswa/mahasiswa sebagai genersi gres Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara.
- Dapat mengapresiasikan keinginan nasional dan sanggup menciptakan keputusan-keputusan yang cerdas.
- Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
Itulah sedikit citra mengenai Apa itu Pkn, supaya dalam memahami soalnya bisa lebih gampang dipelajari. Langsung saja kita menuju soal dari pelajaran Pkn itu sendiri, dan tentunya saya juga sudah menyediakan jawabannya supaya, teman2 semua bisa lebih gampang untuk mempelajarinya. Soal yang akan saya sajikan kali ini berupa 35 Pilihan Ganda dan 5 Essay.
Baca Juga : Soal Latihan PAI Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan PKn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan IPA Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Baca Juga : Soal Latihan Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya
Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya, PG dan Essay
Adapun Untuk teladan Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 yakni sebagai berikut :
I. SOAL PILIHAN GANDA
1. Salah satu alasan pentingnya perjanjian internasional dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain yakni untuk....
a. lebih menjamin adanya kepastian hukum
b. meningkatkan kolaborasi dalam bidang politik
c. menumbuhkan kesungguhan dari masing-masing negara
d. mewujudkan tatanan dunia yang legal
e. menghormati kedaulatan masing-masing negara
2. Berikut ini yakni sikap yang mencerminkan keadilan di lingkungan sekolah....
a. siswa boleh meninggalkan lingkungan sekolah kapan saja
b. semua siswa diajak musyawarah untuk membahas kegiatan kegiatan sekolah
c. partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler
d. memperlihatkan tunjangan bagi siswa yang bermasalah
e. menerapkan keadilan kepada semua siswa tanpa diskriminasi
3. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan, kewajiban kita adalah....
a. menghakimi gotong royong dengan masyarakat
b. lebih baik membisu saja
c. berusaha mencegah atau melarangnya
d. memberi eksekusi sebelum diketahui orang lain
e. bersikap masa kolot dan tidak mau mencampuri urusan orang lain
4. Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina mengenai kewarganegaraan tahun 1954, termasuk klasifikasi....
a. perjanjian multilateral
b. perjanjian bilateral
c. perjanjian antar negara
d. law making treataty
e. law making contract
5. Pemerintah yang bersedia untuk menampung keinginan warga masyarakat dan berusaha merealisasikannya, merupakan pemerintahan yang ...
a. aspiratif
b. inovatif
c. otoriter
d. transparan
e. partisipatif
6. Pedoman Penyelenggaraan Negara yang higienis dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999
d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
e. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2000
7. Perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan setingkat di bawah duta besar adalah....
a. konsul jenderal
b. atase-atase
c. menteri residen
d. duta residen atase
e. duta
8. Setiap hubungan internasional di dalamnya terkandung unsur-unsur/ komponen-komponen.
Yang tidak termasuk unsur-unsur/ komponen-komponen tersebut yakni ...
a. politik internasional
b. organisasi regional
c. studi wacana insiden internasional
d. organisasi administerasi internasional
e. aturan internasional
9. Pada kala keterbukaan, yang paling terasa terhadap kehidupan masyarakat yaitu dalam aspek....
a. regulasi perdagangan
b. peraturan perundangan
c. teknologi informasi dan transparansi
d. ekonomi global
e. transportasi dalam negeri
10. Pola tingkah laris individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dalam suatu sistem politik yakni pengertian....
a. partisipasi politik
b. sosialisasi politik
c. budaya politik
d. partai politik
e. insan politik
11. Sebagai alat yang menghubungkan antar kepentingan negara pengutus dengan negara peserta merupakan fungsi diplomatik sebagai....
a .perwakilan dalam arti politik
b. lambang prestise nasional
c. perwakilan yuridis yang khusus
d. perwakilan diplomatik khusus
e. perwakilan dalamarti non politik
12. Untuk membantu para pengungsi PBB memperlihatkan tunjangan melalui....
a. UNESCO
b. UNICEP
c. UNHCR
d. WHO
e. ECOSOC
13. Budaya politik dimana secara umum masyarakatnya sudah maju baik secara sosial ataupun ekonomi, tetapi partisipasi politiknya cenderung pasif yakni budaya politik....
a. parokial partisipan
b. kaula
c. partisipan pasifa
d. kaula-parokial
e. parokial-partisipan
14. Berdasarkan pada isinya, perjanjian internasional sanggup dibagi menjadi ....
a. perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonomis
b. perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. perjanjian bersifat penting dan bersifat sederhana
d. perjanjian bersifat membentuk aturan dan perjanjian yang bersifat khususatau kontrak
e. perjanjian diadakan oleh dua negara dan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua Negara
15. Asas saling menghormati dan sailing menjaga kehormatan negara merupakan isi asas hubungan internasional yaitu ....
a. pacta sunt servanda
b. egality rights
c. reciprositas legacy
d. courtesy
e. rebus sig stantibus
16. Ditinjau dari sege fungsinya, perjanjian internasional sanggup dibedakan menjadi 2, yaitu ....
a. perjanjian bersifat politis dan perjanjian ekonimis
b. perjanjian bersifat penting dan perjanjian bersifat ekonomis
c. perjanjian bersifat penting dan perjanjian besifat sederhana
d. perjanjian membentuk aturan dan perjanjian yang bersifat khusus atau kontrak
e. perjanjian diadakan oleh kedua megara dan perjanjian yang dilakukan lebih dari dua Negara
17. Tipe budaya politik yang selalu mempertahankan tradisi dan menganggap perubahan gres sebagai sesuatu yang membahayakan disebut....
a. budaya politik militan
b. budaya politik akomodatif
c. budaya politik toleransi
d. budaya politik absolut
e. budaya politik tradisional
18. Faktor penyebab berkembangnya budaya politik adalah....
a. kesadaran aturan masyarakat
b. sarana prasarana
c. kinerja aparatur pemerintahan
d. pendidikan politik
e. kualitas pemimpin Negara
19. Ahli politik Herbert Feithm menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai tipe budaya politik yang mayoritas yaitu....
a. santri dan abangan
b. aristokrasi jawa dan wiraswasta Islam
c. priyayi dan pribumi
d. tradisional dan Islam
e. tradisional dan campuran
20. Proses dimana individu-individu sanggup memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya disebut....
a. komunikasi politik
b. interaksi politik
c. sosialisasi politik
d. aspirasi politik
e. partisipasi politik
21. Berikut ini yang bukan istilah perjanjian yang digunakan dalam perjanjian internasional yaitu....
a. traktat ( treaty )
b. adanya kesepakatan bersama ( convention )
c. deklarasi ( declaration )
d. perjanjian ( agreement )
e. parlemen
22. Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian internasional yang bersifat....
a. tertutup
b. terbuka
c. mengikat
d. terbatas
e. memaksa
23. Konvensi aturan maritim internasional yang ditandatangani tahun 1982 termasuk Kategori ....
a. perjanjian bilateral
b. perjanjian unilateral
c. law making treaties
d. treaty contract
e. perjanjian antarnegara
24. Perjanjian-perjanjian yang harus menerima persetujuan dewan perwakilan rakyat kecuali …
a. soal-soal politik
b. soal-soal perdagangan
c. perubahan wilayah atau batas
d. soal yang menyangkut pinjaman uang dari negara lain
e. sanggup menjadikan akhir luas dan fundamental bagi kehidupan rakyat
25. Intervensi yakni tindakan suatu negara dalam mencampuri urusan negara lain. Intervensi bertentangan dengan aturan internasional bila....
a. campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri
b. campur tangan dilakukan dengan kekerasan
c. campur tangan merugikan negara lain
d. campur tangan mengakibatkan terjadinya perang saudara
e. PBB tidak menyetujui kegiatan tersebut
26. Jika dalam tetapkan suatu masalah secara normatif tidak ditemukan dalam perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan keputusan pengadilan sebelumnya atau yurisprudensi, maka hakim sanggup menggali dari ....
a. pendapat jago aturan terkemuka dalam bidang masalah
b. pendapat jago aturan terkemuka dunia tersebut dan diterima oleh masyarakat internasional
c. norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat setempat
d. piagam organisasi internasional
e. piagam atau konvensi perserikatan bangsa-bangsa
27. Metode sosialisasi politik yang bersifat obrolan sehingga masyarakat sanggup mendapatkan nilai, norma, dan simbol politik yakni metode....
a. indoktrinasi politik
b. interaksi politik
c. pendidikan politik
d. komunikasi politik
e. obrolan politik
28. Partai politik berfungsi sebagai sarana mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, yakni fungsi partai politik sebagai sarana....
a. komunikasi politik
b. rekruitmen politik
c. pendidikan politik
d. sosialisasi politik
e. pengatur konflik
29. Contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bernegara adalah....
a. mendapatkan apa saja yang sudah diputuskan negara
b. memakai hak pilih dalam pemilu
c. mendengarkan pidato politik dari media elektronik
d. mengadakan hubungan dengan pejabat negara
e. menghimpun massa untuk berdemonstrasi
30. Demokrasi yakni pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yakni pendapat....
a. Abraham Lincoln
b. Sidney Verba
c. Bingham Powell
d. F.D. Rosevelt
e. Gabriel Almond
31. Pihak-pihak yang sanggup dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh aturan hukum disebut dengan....
a. subyek hukum
b. obyek hukum
c. sumber hukum
d. pelaku hukum
e. praktisi hokum
32. Yang bukan subyek subyek aturan dalam perjanjian internasional adalah....
a. negara berdaulat
b. organisasi internasional
c. insan pribadi
d. tahta suci vatikan
e. organisasi politik
33. Salah satu asas dalam hubungan internasional yakni kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah negara tersebut. Asas ini disebut....
a. asas kebangsaan
b. asas kepentingan umum
c. asas teritorial
d. asas keterbukaan
e. asas persamaan harkat, martabat dan derajat
34. Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan Gabriel Almond adalah....
a. kepercayaan dan indoktrinasi
b. konvensional dan non-konvensional
c. sekolah dan keluarga
d. parokial dan kaula
e. pribadi dan tidak langsung
35. Prinsip dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah....
a. setiap orang dengan bebas berbuat sesuai keinginannya
b. pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
c. menuntut hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia
d. berpartisipasi secara aktif demi kepentingan sendiri
e. rakyat bebas untuk memilih nasib sendiri
II. SOAL ESSAY
1. Jelaskan pengertian budaya politik partisipan!
Jawab : Budaya politik partisipan tidak lepas dari pengertian partisipasi politik, di mana partisipasi politik artinya keterlibatan individu hingga bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik di negaranya. Dengan adanya partisipasi politik akan memilih sikap dan keterlibatan hasrat organisasi setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi sehingga pada hasilnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil serpihan dalam setiap pertanggungjawaban bersama
2. Jelaskan yang dimaksud dengan sikap politik !!
Jawab : Respons atau penilaian umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan pemerintah, dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Tulislah bentuk-bentuk budaya politik partisipan!
Jawab :
Bentuk-bentuk budaya politik partisipan, yaitu :
- Membentuk organisai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat untuk ikut memilih kebijakan negara.
- Lahirnya forum swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol kebijakan pemerintah
- Ikut dalam pemilu dengan memakai hak miliknya, baik hak pilih aktif maupun pasif
- Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna sistem input dan output pemerintah, ibarat unjuk rasa, protes, petisi, dan demonstrasi.
4. Jelaskan pengertian budaya politik!
Jawab : budaya politik yakni sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau segala yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.
5. Sebutkan ciri-ciri budaya politik!
Jawab : ciri-ciri budaya politik yakni sebagai berikut :
- Nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi wacana bagaimana pemerintah seharusnya dilaksanakan dan wacana apa yang harus dilakukan.
- Sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya.
- Sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
- Pola tingkah laris dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati para anggota suatu sistem politik.
Demikianlah artikel mengenai Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya, PG dan Essay ini, semoga bermanfaat buat teman2 yang sedang mencari acuan mengenai soal2 dari mata pelajaran Pkn (Pendidikan Kewarganegaraan), Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan soal ataupun jawabannya. semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai materi untuk belajar. Terima Kasih
Sumber http://prakatakita.blogspot.com
0 Response to "Soal Latihan Pkn Kelas 11 Semester 1 Beserta Jawabannya, Pg Dan Essay"
Posting Komentar