Pengertian Demokrasi Pancasila Dan Forum Negara Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia

Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia

Halo, Sahabat Kritis, dalam artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia. demokrasi pancasila dibutuhkan oleh seluruh warga negara indonesia. pengaturan demokrasi pancasila semoga berjalan tepat dibutuhkan banyak sekali lembaga negara. Apa itu demokrasi pancasila? dan Apa saja lembaga negara yang bekerjasama mengenai demokrasi pancasila? kita simak artikel berikut.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu prosedur dan impian hidup berkelompok sesuai kodrat insan hidup bersama. Demokrasi: Pemerintahan dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Pola hidup berkelompok dalam negara sesuai dengan keinginan dan tuntuntan rakyatnya. Keinginan dan tuntutan berkelompok terutama ditentukan oleh pandangan hidup bangsa yang besangkutan.

Hidup Berkelompok

Dalam berkelompok ada pandangan hidup yang menjadi aksioma kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagian pandangan hidup yakni sistem demokrasi. Demokrasi muncul akhir sistem pemerintahan diktator adikara membawa akhir jelek terhadap rakyatnya.

Akibat-akibat Pemerintahan Diktator Otoriter

1. Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat, eksploitasi tenaga sehingga rakyat hanya punya kewajiban.
2. Kondisi kehidupan mayarakat selalu mengakibatkan timbulnya konflik dengan korban lebih banyak dipihak rakyat.
3. kesejahteraan bertumpu pada para penguasa dan pemimpin sedangkan rakyat dibiarkan hidup melarat.

Faktor-faktor tersebut melatarbelakangi pandangan gres pemerintahan yang demokratis menjamin kesejahteraan rakyat.
kesejahteraan rakyat setiap kelompok masyarakat berbeda-beda yang dijiwai filsafat hidupnya.

Demokrasi dalam Ajaran Pancasila

Demokrasi = Kerakyatan. Sila keempat disifati oleh keempat sila lainnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kecerdikan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan taqwa kepada Tuhan YME dan saling menghormati sesama umat beragama, menawarkan sesuatu yang telah menjadi haknya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan tujuan mencapai kebahagian hidup bersama.

Demokrasi berketuhanan Yang Maha Esa

Kehidupan bernegara harus dijiwai nilai-nilai religius terwujud kesadaran keagamaan yang tinggi. Kesempatan sama bagi masing-masing agama dengan saling menghormati dan tenggang rasa.

Demokrasi berperikemanusiaan Adil dan Beradab

Memandang insan sama harkat dan martabatnya kesadaran akan norma-norma keadilan dan keadaban. Kesadaran untuk menawarkan atau melaksanakan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya.

Demokrasi berpersatuan Indonesia 

Menuntut identitas nasional sebagai bangsa merdeka yang berdaulat serta berkepribadian nasional.
Rakyat Indonesia dituntut untuk mempunyai semangat toleransi yang tinggi demi integritas nasional.

Demokrasi berkeadilan sosial

Terciptanya masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahiriah batiniah.
Setiap warga mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai hakikat insan adil dan beradab.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

• Demokrasi Parlementer. Sejak tahun 1945 ketika Indonesia merdeka hingga tahun 1959 dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

• Demokrasi Terpimpin. Tanggal 5 Juli 1959 hingga muncul gerakan yang populer dengan sebutan Gerakan 30 September 1965.

• Demokrasi Konstitusional. Setelah Gerakan 30 September 1965 timbul masa Orde Baru hingga tahun 1998 ketika munculnya reformasi.

• Demokrasi Pancasila. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa harapan gres demokrasi di Indonesia, semenjak 1999 hingga sekarang.

Masa Transisi

Transisi dari non demokratis menjadi demokratis melibatkan beberapa tahap (Sorensen).

1. Tahap pergolakan, ditandai dengan pergolakan politik dengan jatuhnya rezim non demokratis. 
2. Tahap pertumbuhan, dimana unsur-unsur penegak demokrasi dibangun dan dikembangkan. 
3. Tahap konsolidasi, praktik-praktik demokrasi menjadi bab yang mapan dari budaya politik. 

Pertumbuhan Demokrasi

Empat pra-syarat pertumbuhan demokrasi (Azyumardi)

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat besar keluangnya berbagi demokrasi.
2. Pemberdayaan masyarakat yang menguntungkan bagi pertumbuhan demokrasi.
3. Negara tengah menuju demokrasi membutuhkan hubungan internasional yang adil dan seimbang.
4. Pembentukan warga negara yang mempunyai keadaban yang demokratis.

Demokrasi Hikmat Kebijaksanaan

Demokrasi: Kedaulatan rakyat, kerakyatan yang dipimpin semacam “HUKUM TERTINGGI” dalam negara. Perpaduan antara “HIKMAT” yang bersumber dari Tuhan YME dan “KEBIJAKSANAAN” hasil perjuangan pemikiran manusia. Demokrasi bagi bangsa Indonesia mempunyai corak nasional, yaitu dijiwai oleh kepribadian bangsa sendiri. Kepribadian Pancasila memberi corak dan warna demokrasi yang memang khas ala Indonesia. Tata-cara dan tata-laksananya melalui “PERWAKILAN”.

Empat Prinsip Demokrasi Pancasila

1. Kerakyatan.  Berfaham kedaulatan rakyat.
2. Hikmat Kebijaksanaan.  Firman Tuhan dan Akal manusia. 
3. Permusyawaratan.  Adanya rapat sebagai lembaga musyawarah.
4. Perwakilan.  Kedaulatan diamanatkan oleh wakil rakyat.

Demokrasi Pancasila menekankan: Kesaulatan Rakyat, alasannya yakni demokrasi Pancasila menolak memanipulasi kekuasaan rakyat. Musyarawah Mufakat, lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan perorangan.

Kekuasaan Lembaga Negara

Berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

• Demokrasi Liberal dijalankan oleh kelompok pemilik modal, 
• Demokrasi Rakyat dijalankan oleh kelompok yang alasannya yakni kelihaiannya berhasil menguasai negara.
• Negara Indonesia, penyelenggara kekuasaan ada lima:

1. MPR sebagai perumus Undang-Undang Dasar disebut Lembaga Konstitutif.
2. DPR dan DPD, pembuat UU disebut Lembaga Legislatif.
3. Presiden dibantu para menteri sebagai penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif.
4. MA, MK, dan KY, sebagai kekuasaan kehakiman disebut Lembaga Yudikatif.
5. BPK yang mengaudit keuangan negara disebut Lembaga Auditatif.

Hubungan antar Lembaga Negara

1. Semua Lembaga Negara, sesudah MPR menetapkan UUD, maka terikat dan mematuhi Undang-Undang Dasar tersebut.
2. UUD 1945 menjadi sumber kekuatan serta pedoman bagi segala penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
3. Presiden harus mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan pemerintahan negara kepada rakyat.
4. MA, MK, dan KY, yakni kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan aturan dan keadilan.
5. Presiden bersama DPR, bekerjasama dalam ikatan partnership menciptakan UU.
6. DPD sanggup mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan UU dan ikut membahas yang berkaitan dengan otonomi daerah.
7. DPR dan DPD sebagai bab MPR menjalankan kiprah evaluasi dan pengawasan terhadap segala pelaksanaan jalannya pemerintahan negara.
8. BPK memperkuat pelaksanaan demokrasi, hasil investigasi BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Sekian artikel mengenai Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia. dijelaskan dengan detail mengenai pengertian demokrasi pancasila, demokrasi dalam fatwa pancasila, perkembangan demokrasi pancasila, pertumbuhan demokrasi pancasila, prinsip demokrasi pancasila, dan kekuasaan lembaga negara. Semoga artikel ini sanggup menambah wawasan kekritisan anda semuanya.

Sumber http://ruangterkritis.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: