Rekomendasi Perubahan/Penambahan Pasal/Ayat Dalam Anggaran Rumah Tangga Nu Pada Muktamar Nu Yang Akan Datang

Rekomendasi Perubahan/Penambahan Pasal/Ayat

dalam Anggaran Rumah Tangga NU pada

Muktamar NU yang Akan Datang

Melihat dinamika NU tiga tahun terakhir ini, perlu kiranya peninjauan kembali AD/ART hasil Muktamar NU 33 di Jombang untuk menjawab banyak sekali permasalahan keorganisasian. Komisi Organisasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Banjar – Jawa Barat mengusulkan beberapa perubahan dan penambahan terhadap AD/ART NU pada muktamar NU yang akan datang:

Pertama, perubahan terhadap ART NU Pasal 12 dan Pasal 52 (4) perihal kewenangan pembentukan Mjelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan kewenangan mengesahkan kepengurusannya.

Kedua, perubahan terhadap ART NU Pasal 18 Ayat 6 abjad e perihal batasan umur pengurus Badan Otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), dan perubahan terhadap ART NU Pasal 18 Ayat 6 huruf f tentang batasan umur pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdaltul Ulama (IPPNU).

Ketiga, perubahan ART NU Pasal 51 perihal rangkap jabatan dan kaitannya dengan pemahaman istilah jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik.

Keempat, Usulan penambahan pasal pada Ketentuan Penutup di Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama perihal Tata Urutan Peraturan dilingkungan Nahdlatul Ulama

Kelima, Perubahan penulisan/penyebutan istilah/kata “Organisasi” yang ada di AD ART NU menjadi “Perkumpulan”.

Keenam, Mekanisme pemilihan ketua Tanfidziyah memakai sistem Ahwa dengan melibatkan Rois yang terpilih.

Ketujuh, Pembatasan periodesasi Ketua Tanfidziyah

Selain tujuh rekomendasi tersebut, Komisi Organisasi menetapkan Peraturan Nahdlatul Ulama perihal Aset sebagaimana terlampir:

I.      Usulan Perubahan Terhadap ART NU Pasal 12 Tentang Kewenangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC NU)

Pada dasarnya struktur organisasi tidak jauh berbeda dengan konstruksi sebuah bangunan. Demikian pula sebuah struktur organisasi dibentuk secara berjenjang dan bertingkat untuk saling mendukung. Otoritas pembentukan dan pengesahan diberikan kepada kepengurusan dua tingkat diatasnya, dengan memperhatikan rekomendasi dari kepengurusan satu tingkat di bawah pemberi legalitas (satu tingkat di atas kepengurusan yang disahkan). Dengan demikian setiap tingkat (level) kepengurusan dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama akan berfungsi secara baik dan saling melengkapi. Keberadaan MWC NU merupakan penyangga utama PCNU dan untuk memastikan kekokohan MWC NU hendaknya ditentukan legalitasnya oleh PWNU atas dasar rekomendasi dari PCNU. Dengan demikian proses penilaian dan monitoring terasa lebih mudah dan hasilnya lebih obyektif. Oleh karena itu usulan perubahannya akan berbunyi sebagai berikut. Maka Hal ini disulkan perubahan dan penambahan pada pasal 12 dan 52 sebagai berikut:

Pasal 12

(1)     Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting melalui Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(2)     Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3)     PengurusWilayah Nahdlatul Ulama menawarkan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

(4)     Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama mengeluarkan Surat Keputusan Penuh sesudah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 52

(1)     Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais Aam dan Ketua Umum.

(2)     Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang spesial disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3)     Pengurus Cabang disahkan oleh Pengurus Besar dengan Rekomendasi Pengurus Wilayah.

(4)     Pengurus Majelis Wakil Cabang disahkan oleh Pengurus Wilayah dengan Rekomendasi Pengurus Cabang.

(5)     Pengurus Ranting disahkan oleh Pengurus Cabang dengan Rekomendasi Pengurus Majelis Wakil Cabang.

(6)     Pengurus Anak Ranting disahkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang dengan Rekomendasi Pengurus Ranting.

II.     Usulan perubahan terhadapan ART NU Pasal 18 Ayat 6 huruf e dan f tentang batasan umur pengurus Badan Otonom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdaltul Ulama (IPPNU).

Pada dasarnya tawaran perubahan ini dilatar belakangi oleh keprihatanan bersama atas perilaku dan pandangan keagamaan pelajar yang oke dengan jihad untuk tegakknyaa negara islam atau khilafah. Pemahaman keagamaan yanga jauh dari rasa cinta dan toleransi sebagaimana faham kegamaan yang dianut Nahdlatul Ulama, tasamuh, tawassut dan sanggup mengancam keberlangsungan NKRI. Alvara Research Center merilis hasil surveinya pada Oktober 2017, bahwa ada 23,3% pelajar Sekolah Menengan Atas oke dengan jihad dan khilafah. Ini ialah warning serius bahaya ideologi bangsa kita, faham-faham itu disinyalir masuk dan tumbuh subur kekalangan pelajar melalui ruang-ruang organisasi keagamaan di sekolah. IPNU dan IPPNU yang mempunyai mandat untuk menggarap sektor pelajar ternyata selama ini tidak bisa fokus untuk berkonsentrasi penuh mengembangkan/mengenalkan faham Ahlussunnah wal Jamaah di tingkat pelajar, padahal sebagai Badan otonom IPNU dan IPPNU mempunyai mandatpenuh untuk membuatkan Islam Ahlussunnaah wal Jama'ah di tingkat pelajar sebagaimana terdapat dalam Peraturan Dasar IPNU dan IPPNU. Hal lain juga sangat dirasakan bahwa kehadiran struktur kepengurusan IPNU dan IPPNU baik di lingkungan sekolah Ma’arif maupun sekolah di luar itu, hingga ketika ini kurang maksimal. Oleh alasannya itu diusulkan perubahan sebagai berikut

Pasal 18

                                                            Ayat 6

e.                  Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 24 (dua puluh empat) tahun (untuk kepengurusan ditingkat PP).

f.                   Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri wanita Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 24 (dua puluh empat) tahun (untuk kepengurusan ditingkat PP).

III.    Usulan Perubahan ART NU Pasal 51 perihal Rangkap Jabatan dan Kaitannya dengan Pemahaman Istilah Partai Politik, Jabatan Politik dan Jabatan Publik.

Pembahasan rangkap jabatan selalu menjadi isu penting dan menarik untuk diikuti para anggota, aktifis, dan pengurus NU dalam setiap Muktamar. Rangkap jabatan menjadi salah satu kata kunci bagi kader NU yang meniti karir politik. Terutatama sesudah Muktamar NU ke-26 di Situbondo tahun 1984, NU menetapkan untuk kembali kepada khittah 1926. Sementara itu pemaknaan atas khittah itu sendiri tidak pernah final (selalu banyak tafsir). Masing-masing mempunyai perspektifnya tersendiri sesuai dengan kepentingannya. Maka terbentang ruang penafsiran yang memanggil perdebatan baik yang mengatasnamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan NU sebagai Jamiyyah. Terlebih ketika isu terkini politik tiba, maka pembicaraan tentang khittah NU tidak pernah terlewatkan. Karena secara alamiyah, NU dengan jama'ahnya mempunyai potensi politik yang sangat besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya kader NU yang sukses memenangi pertarungan politik di Indoneisa, baik dalam legeslatif maupun eksekutif, baik tingkatan Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dampak eksklusif dari kesuksesan ini ialah terpaparnya kepengurusan NU oleh bias politik mudah yang secara perlahan menjauhkan subtansi perjuangan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Meskipun dalam kenyataannya kekuasaan politik sanggup membantu merealisasikan tujuan NU (AD NU Pasal 8 ayat 2) yaitu berlakunya anutan Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Dengan mempertimbangkan segala aspek kemaslahatan dan kemudharatan bagi NU maka perlu penegasan makna terkait jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik sebagaimana terdapat dalam ART NU pasal 51, dimana dalam pasal tersebut tidak ada ayat yang menegasikan pengertian/ klarifikasi terkait definisi jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik, sehingga pemahaman dan pengelompokan jabatan partai politik, jabatan politik dan jabatan publik sering dimaknai sama/berbeda. NU sebagai organisasi besar boleh dan bisa saja membuat definisi tentang itu, dengan demikian Pasal 51 Ayat (5) tidak ujug-ujug mengklasterkan/mengelompokkan jabatan politik dan jabatan publik, sebagaimana sanggup dilihat dalam kutipan eksklusif berikut ini:

BAB XVI RANGKAP JABATAN

Pasal 51

     a

(1)     Jabatan Partai Politik adalah jabatan/kedudukan/posisi seseorang dalam struktur sebuah partai politik yang sah menurut undang-undang.

(2)     Jabatan politik ialah jabatan/kedudukan/posisi seseorang di luar partai politik yang didapat melalui proses kontestasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

(3)     Jabatan publik ialah jabatan/kedudukan/posisi seseorang di luar partai politik yang. didapat tanpa melalui proses kontestasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

(4)     Jabatan publik merupakan penugasan pemerintah kepada warga negara secara langsung melalui Surat Tugas.

IV.             Usulan penambahan pasal pada Ketentuan Penutup di Pasal 104 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama perihal Tata Urutan Peraturan dilingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga Ketentuan Penutup akan berbunyi demikian:

Pasal 104 a

Tata urutan Peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah:

a.       Qanun Azazi

b.      Anggaran Dasar (AD)

c.       Anggaran Rumah Tangga (ART)

d.      Peraturan Nahdlatul Ulama (PO)

e.       Peraturan PBNU

f.       Peraturan PWNU

g.      Peraturan PCNU

h.      Peraturan Banom di masing-masing tingkatan

i.        Ketentuan Lembaga

V.                Perubahan penulisan/penyebutan istilah/kata “Organisasi” yang ada di AD ART NU menjadi “Perkumpulan”

Terkait Pasal 1 AD secara eksplisit akan disebutkan Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

VI.       Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/ Ketua Tanfidziyah Menggunakan Sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) dengan melibatkan Rois yang terpilih.

VII.          Pembatasan Periodesasi Ketua Tanfidziyah

Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

PERATURAN NAHDLATUL ULAMA

Nomor: ……. Tahun 2019

Tentang:

Perubahan Atas Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama

Nomor : 01 Tahun 2006

Tentang Harta Benda/Kekayaan Milik Organisasi Nahdlatul Ulama dan Organisasi Di Lingkungan Nahdlatul Ulama

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

:

a.    Bahwa harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus dipertanggung jawabkan kepada umat, dan oleh karenanya harus dikelola, diperbadayakan dan dikembangkan sebagaimana mestinya; b.    Bahwa penyelamatan, penertiban, pemeliharaan, pengelolaan, pemberdayaan, dan pegembangan harta benda/kekayaan milik Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mengikuti prinsip-prinsip manajemen professional, dan oleh karenanya harus diatur melalui ketentuan dan keputusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama..

Mengingat

:

1.  Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 perihal Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN.1960-104 TLN.20043) 2.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 2004 perihal Wakaf; 3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 1997 perihal Pendaftaran Tanah; 4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1977 perihal Perwakafan Tanah Milik (I-N 1977-38,TLN. 3107) 5.  Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-7028. H .T.01.05. Th. 89, Tambahan informasi Negara RI tanggal 15/9-1989 Nomor 74; perihal Organisasi Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum; 6.  Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 12 Juli  2004 Nomor: 199/DJA/1988/A/7 perihal Penunjukan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan dan Sosial yang sanggup mempunyai tanah/tanah wakaf dengan status Hak Milik; 7.  Keputusan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur; 8.  Pasal 30 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XXIV pasal 97; 9.  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2017 perihal Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 10.  Keputusan Konfrensi Besar Nahdlatul Ulama Nomor 01/KBNU/VII/2006 perihal Keorganisasian; 11.  Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 45/A.II.04/02/2016 perihal Penulisan Nama Badan Hukum Perkumpulan Nadhlatul Ulama di dalam Buku Sertifikat.

Memperhatikan

:

Keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di kota Banjar Jawa Barat, tanggal ... bulan dan Tahun

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya :

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

Mengubah Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama Nomor 01 Tahun 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.     Harta benda/kekayaan milik Nahdlatul Ulama ialah harta benda/kekayaan yang menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil pembelian, derma pihak lain(Hibah), permohonan hak dan atau wakaf.

2.     Harta benda/kekayaan bergerak ialah harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang sanggup dipindah tempatkan seperti; alat tarnsportasi, kelengkapan kantor, surat-surat berharga, dan sebagainya.

3.     Harta benda/kekayaan bergerak ialah harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Nahdlatul Ulama yang tidak sanggup dipindahtempatkan seperti; tanah dan bangunan.

4.     Harta benda/kekayaan lainya yaitu berupa harta benda/kekayaan bergerak, hak cipta, surat berharaga yang diperoleh dari wakaf, hibah dan pembelian yang telah menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

5.     Tanah ialah Harta benda/kekayaan milik Perkumpulan  berupa tanah yang diperoleh dari hasil pembelian, derma pihak lain (hibah) dan wakaf.

6.     Tanah Hak Guna Bangunan ialah tanah yang diberikan oleh Negara dengan batasan waktu yang telah ditentukan, harta tanah tersebut dikelolah, diberdayakan dan dikembangkan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

7.     Tanah Hak Usaha ialah tanah yang diberikan oleh Negara dengan batsan waktu yang telah ditentukan utntuk dikelola oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang akan dipakai untuk usaha produltif.

8.     Tanah Hak Pakai ialah tanah yang diberikan oleh negara atau pihak lain dengan batasan waktu yang telah ditentukan untuk dikelolah oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

9.     Pendelegasian ialah derma kewenangan dan hak pengelolahan, dan penguasaan harta benda/kekayaan milik Perkumpulan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada jenjang kepengurusan yang ada di bawahnya dan Perangkat Perkumpulan Ulama.

10. Bangunan ialah bangunan yang dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk kegiatan Perkumpulan dan sarana pelaksana aktivitas Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

11. Perkumpulan Nahdlatul Ulama mempunyai struktur kepengurusan yangterdiri dari kepengurusan tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang,  Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting.

12. Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama ialah kepengurusan Lembaga, Badan Otonom, Badan Khusus baik tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Rantingdan termasuk di dalamnya ialah Badan Pelaksana serta Badan Usaha.

13. Harta benda/kekayaan Wakaf ialah harta benda/kekayaan yang diperoleh dari seseorang atau forum sebagai wakaf kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

14. Nadzir ialah seseorang atau lebih yang ditunjuk oleh dan diwakili Perkumpulan Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan harta benda/kekayaan wakaf yang diberikan oleh seseorang atau forum kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

15. Badan Pelaksana ialah sebuah Unit kelembagaan di Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang menjadi organ yang berfungsi untuk melaksanakan unit-unit program, terutama sebagai akhir dari perubahan status tubuh aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud oleh surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No 277/AII03/7.2002 perihal kebijakan Umum Penentuan Status Hukum dan Penataan Yayasan, Aset, dan Kekayaan di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama.

16. Badan usaha ialah unit kelembagaan usaha berupa perseroan terbatas, Perseroan Comanditer/CV atau lainya yang didirikan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB II
JENIS HARTA BENDA/KEKAYAAN
Pasal II

(1)   Harta Benda Wakaf

(2)   Tanah Hak Milik

(3)   Tanah Hak Guna Bangunan

(4)   Tanah Hak Guna Usaha

(5)   Tanah Hak Pakai

(6)   Bangunan milik Nahdlatul Ulama

(7)   Harta benda/kekayaan lainy

BAB III
PROSES KEPEMILIKAN
Bagian Pertama
Wakaf
Pasal 3

(1)  Wakaf sanggup dilakukan oleh seseorang dan atau forum yang mewakafkan harta benda/kekayaan kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan atauPerangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)  Harta benda/kekayaan wakaf diterima oleh nadzir yang ditunjuk oleh PerkumpulanNahdlatul Ulama.

(3)  Nadzir atas nama PerkumpulanNahdlatul Ulama sanggup melaksanakan perbuatan aturan berupa mendapatkan wakaf dari wakif yang kemudian diadministrasikan dalam proses perwakafan.

Bagian Kedua
Pembelian
Pasal 4

(1)   Pengurus PerkumpulanNahdlatul Ulama dan Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama atas nama PerkumpulanNahdlatul Ulama sanggup melaksanakan pembelian tanah dan bangunan.

(2)  Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sanggup melaksanakan pembelian harta benda/kekayaan lainya atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3)  Tanah dan bangunan yang telah dibeli merupakan harta benda/kekayaan milik dan atas nama PerkumpulanNahdlatul Ulama.

(4)  Harta benda/kekayaan lainya yang telah dibeli merupkan harta benda/kekayaan milik dan atas nama PerkumpulanNahdlatul Ulama atau perangkat organisasi Nahdlatul Ulama.

(5)   Yang dimaksud tubuh aturan Nahdlatul Ulama ialah tubuh aturan : Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

                                                                                                                            

Bagian Ketiga
Hibah atau Pemberian
Pasal 5

(1)   Pengurus PerkumpulanNahdlatul Ulama dan Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama sanggup mendapatkan hibah atau derma tanah, bangunan dan harta benda/kekayaan lainya.

(2)   Pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama sanggup mendapatkan derma harta benda/kekayaan lainya atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3)   Tanah dan Bangunan yang telah diserahkan oleh seseorang dan atau forum kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama ialah milik Perkumpulan Nahdlatul ulama.

(4)   Harta benda/kekayaan lainya yang telah diserahkan oleh seseorang dan atau forum kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama merupakan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

                                                                                                                            

BAB IV
NADZIR

Pasal 6

(1)   Pengurus Nadzir terdiri dari Pengurus Nahdlatul Ulama atau Pengurus Lembaga, Badan Otonom, Badan Pelaksana, Badan Khusus dan Badan Usaha yang terkaitdi masing-masing tingkatan

(2)   Penentuan pengurus Nadzir berdasarkan Keputusan rapat Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan

BAB V
PENDELEGASIAN
Pasal 7

(1)  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendelegasikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom dan Badan Pelaksana untuk melaksanakan tindakan aturan berupa menerima, mengelolah, dan membuatkan harta benda Wakaf, hasil pembelian, hibah.

(2)  Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pembuatan Surat Kuasa bertindak dalam bentuk Akta Notaris

BAB VI

KOORDINASI PENGELOLAHAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 8

Sistem koordinasi pengelolaan dan pengembangan harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diperuntukkan bagi kepentingan bidang tertentu, pembinaanya sanggup dilakukan oleh lembaga, Badan Pelaksana, Badan Khusus dan Badan Otonom terkait.

BAB VII
PENGALIHAN HARTA BENDA/KEKAYAAN
Pasal 9

(1)   Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda/kekayaan tidak bergerak tidak sanggup dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2)   Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak sanggup mengalihkan harta benda/kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh atau dibeli oleh Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus Perangkat Perkumpulan yang bersangkutan.

(3)   Apabila alasannya satu dan lain hal terjadi pembubaran atau peniadaan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka seluruh harta benda/kekayaannya menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 10

(1)   harta benda/kekayaan milik Nahdaltul Ulama diadministrasikan dan didokumentasikan atas namaPerkumpulan Nahdaltul Ulama berkedudukan di Jakarta melalui forum Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama.

(2)   Lembaga Wakaf dan pertanahan Nahdlatul Ulama di masing-masing tingkatan berkewajiban mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan harta benda/kekayaan milik PerkumpulanNahdlatul Ulama.

(3)   Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama melaporkan kegiatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 11

Pada final masa jabatan kepengurusan forum Wakaf dan pertahanan Nahdlatul Ulama disemua  tingkatan wajib menyerahkan seluruh dokumen harta benda/kekayaan milik  Perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Nahdlatul Ulama yang gres dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.

BAB IX

PENGAWASAN
Pasal 12

(1)   Pengurus Nahdlatul Ulama berwenang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh harta benda/kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dikelolah dan dikembangkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, Lembaga, Lajnah, Badan Otonom, Badan Khusus dan Badan Pelaksana serta Badan Usaha Nahdlatul Ulama.

(2)   Pengurus Nahdlatul Ulama disemua tingkatan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap seluruh aktiftas Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama pada tingkatanya yang terkait dengan harta benda/kekayaan milik PerkumpulanNahdlatul Ulama.

BAB X

LARANGAN
Pasal 13

(1)   Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelola, Pengembang dan semua pihak dihentikan menjual, mengalihkan hal atas harta benda/kekayaan tidak bergerak milik PerkumpulanNahdlatul Ulama kepada pihak lain tanpa persetujuantertulisdariPengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2)   Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan pengurus Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, pengembang dan semua Pihak dihentikan menyalahgunakan harta benda/milik kekayaan milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XI
SANKSI HUKUM

Pasal 14

Pengurus Nahdlatul Ulama, Nadzir, Pengelolah, Pengembang dan pihak lain yang ikut melaksanakan kejahatan terhadap kekayaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dengan cara melanggar ketentuan pasal 13, maka kepadanya diberikan hukuman aturan sesuai dengan Peraturan Undang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENULISAN

DALAM SERTIPIKAT
Pasal 15

(1)   Semua harta benda/kekayaan tidak bergerak milik  PerkumpulanNahdlatul Ulama dan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang belum atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus diubah dan atau dialihkan ke atas  nama tubuh aturan : Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

(2)   Pendirian  unit-unit  usaha,  unit-unit  sosial  dan  unit-unit keagamaan  yang  menggunakan  nama  dan  lambang  Nahdlatul Ulama  (hak  kekayaan  intelektual  Nahdlatul  Ulama)  harus menggunakan  Badan  Hukum:  Perkumpulan  Nahdaltul  Ulama berkedudukan di Jakarta.

(3)   Penulisan nama Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama di dalam buku Sertipikat Wakaf maupun Sertipikat Hak Milik Nahdlatul Ulama ialah : Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta.

Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUPAN
Pasal 17

(1)   Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan organisasi ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2)   Peraturan organisasi ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Kota Banjar – Jawa Barat

Pada tanggal  :23 Jumadil final 1952 H./ 28 Februari 2019 M.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Sumber http://kertajaticintaaulia.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: