Dasar-Dasar Pajak: Pengertian Pajak, Fungsi Pajak Dan Jenis-Jenis Pajak

Pengertian Pajak

Pajak yakni donasi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau tubuh yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara pribadi dan dipakai untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak

Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Pajak

Dari pengertian pajak diatas setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang menempel pada pajak diantara:

Kontribusi atau Iuran wajib yang dibayarkan kepada penguasa (Negara)

Dengan ciri ini, semua yang ada di negara Indonesia baik orang pribadi maupun tubuh (perusahaan,dll) wajib membayar pajak ke negara ketika sudah memenuhi persyaratan yang ada di undang-undang.

Berdasarkan Undang-undang serta hukum pelaksanaannya

Agar pelaksanaan pajak bersifat adil dan tidak merugikan warga negara, maka pemerintah menciptakan undang-undang dan peraturan lainnya sebagai teladan dalam pelaksanaan pajak. Misal Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), adanya batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan perihal perpajakan.

Tidak Mendapat Imbalan Langsung

saat membayar pajak kita tidak mendapat akhir pribadi dari negara tetapi akhir ini bersifat tidak pribadi melalui Fasilitas umum.

Fungsi Utama Pajak

Dari definisi pajak dalam UU KUP diatas setidaknya kita sanggup menarik 2 fungsi utama pajak yaitu:

Fungsi Budgeter

sebagai sumber dana yang keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misal: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi Reguler

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Misal: pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan otoriter Oleh alasannya itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara terang dan niscaya besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

Convenience  

Pemungutan pajak harus “nyaman” bagi Wajib Pajak Baik terkait dengan waktu dan tempat pembayaran maupun pelaporan, pelayanan dll.

Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak dibutuhkan seminimum mungkin

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan Pajak di Indonesia setidaknya ada tiga sistem yang dipakai yaitu;

Official Assessment System

Adapun ciri-ciri dari Official Assessment System sebagai berikut:

• Fiskus (Pejabat Pajak) berwenang memilih besarnya pajak terutang
• Wajib Pajak bersifat pasif
• Utang pajak timbul sesudah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Contoh dari sistem ini yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Self Assessment System

Self Assessment System yakni suatu sistem dimana wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung besaran pajak yang harus di setor ke negara sesudah itu wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya sendiri kenegara melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Contoh dari sistem ini wajib pajak tubuh dan orang pribadi melaksanakan perhitungan pajak dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan tubuh dll.

Withholding System

Withholding System yakni suatu sistem dimana wewenang diberikan kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Contoh dalam sistem ini pemotongan PPh 21 yang dipotong pemberi kerja dari penghasilan karyawannya dll.

Tarif Pajak

Dalam penerapan perpajakan di indonesia setidaknya ada tiga tarif yang dipakai yaitu:

• Tarif sebanding / proporsional

            Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

            Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam kawasan pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

• Tarif tetap

            Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

            Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun yakni Rp 3.000.

• Tarif progresif

            Persentase tarif yang dipakai semakin besar jikalau jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Tarif PPh pasal 21juta.

Jenis Pajak Berdasarkan Golongan

• Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak sanggup dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

   Contoh: Pajak Penghasilan

• Pajak Tidak Langsung

Pengertian pajak tidak pribadi yaitu pajak yang pembebanannya dapat  dilimpahkan kepada pihak lain

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

Jenis Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungut Pajak

• Pajak Pusat

Pengertian pajak sentra yaitu ajak yang dipungut oleh pemerintah sentra dan dipakai untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh: PPh, PPN

• Pajak Daerah

pajak yang dipungut oleh Pemda dan dipakai untuk membiayai rumah tangga kawasan Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame

Originally posted 2017-10-03 10:40:38.

Sumber https://akuntansikeuangan.com/

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: