✔ Keterkaitan Perencanaan Pendidikan Dengan Aspek Demografi, Sosial-Ekonomi, Sumberdaya Insan (Sdm), Dan Sumber Daya Keuangan, Baik Pada Tingkat Makro, Meso, Dan Mikro
KETERKAITAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN ASPEK DEMOGRAFI, SOSIAL-EKONOMI, SUMBERDAYA MANUSIA (SDM), DAN SUMBER DAYA KEUANGAN, BAIK PADA TINGKAT MAKRO, MESO, MIKRO.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan merupakan hal yang sangan penting dalam melaksanakan sesuatu. Bahwa perencanaan merupakan penentu dan sekaligus pemberi arah terhadap tujuan yang ingin di capai secara operasional.
Lembaga pendidikan merupakan salah satu sistem yang dikelilingi oleh lingkungan yang terdiri atas majemuk sistem. Sistem-sitem yang ada di sekitar lingkungan ini perlu dipertimbangkan oleh para perencana pendidikan alasannya akan member dampak pada tujuan perencanaan.
Agar hasil perencanaan sanggup berjalan lancar maka sanggup dikatakan bahwa perencanaan berafiliasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung pendidikan diantaranya dalah demografi, sosial ekonomi, SDM, sumber daya keuangan. Sebagai pendukung pendidikan faktor tersebut perlu diharapkan dalam perencanaan pendidikan semoga serpihan pendidikan yang direncanakan bisa berkembang secara masuk akal dan bermetamorfosis lebih baik. Baik dalam tingakt makro, meso, dan mikro.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dilema sanggup diambil rumusan dilema sebagai berikut:
1. Apa itu perencanaan pendidikan dan bagaimana bila dilihat dari cakupannya?
2. Bagaimanakah keterkaitan antara perencanaan pendidikan dengan aspek demografi, sosial-ekonomi, sumberdaya manusia, dan sumberdaya keuangan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perencanaan Pendidikan dan Cakupannya
Roger A. Kaufman mengemukakan bahwa, perencanaan yaitu proyeksi (perkiraan) perihal hal-hal yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan yang abash dan bernilai.
Perencanaan berkaaitan dengan penentuan segala sesuatu yang akan dilakukan. Perencanaan mendahului pelaksanaan sutu kegiatan kegiatan, mengingat perencanaan merupakan proses untuk memilih tujuan dan mengidentifikasikan persyaratan yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien.
Sementara itu makna perencanaan pendikan yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Guruge yang dikutip hasan basri, “a simple definition of educational planning is the process of preparing decisions for action in the future in the field of educational development is the function of educational.” Artinya proses mempersiapkan kegiatan pada masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan sebagai kiprah dari perencanaan pendidikan.
Sementara itu berdasarkan Albert Waterston perencanaan pendidikan yaitu, “ functional planning involves the application of a rational system of choice es a mong feasible cources of educational investmen and the other development actions based on a consideration of economc and social cost and benefits. Artiya, investasi pendidikan yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta laba sosial.[1]
Sementara itu Nanang Fatah menyebutkan bahwa, perencanaan pendidikan yaitu keputusan yang diambil untuk melaksanakan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) semoga penyelenggaraan system pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.[2]
Dari beberapa definisi tersebut diatas sanggup disimpulkan bahwa perenanaan pendidikan yatiu proses mempersiapkan kegiatan pada masa depan dengan tujuan semoga pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan, sehingga sanggup menghasilkan lulusan yang bermutu.
Secara garis besar dilihat dari tatnan dan cakupannya, perencanaan pendidikan bersifat nasional atau makro, regional atau meso, dan kelembagaan atau institusional (mikro).
Perencanaan makro yaitu perencanaan yang meliputi pendidikan seluruh bangsa, perencanaan meso meliputi wilayah tertentu, sedangkan perencanaan mikro hanya meliputi satu forum pendidikan atau sekelompok kecil forum yang hampir sama dan berdekatan tempatnya.[3]
Perencanaan pendidikan makro, level nasional, meliputi seluruh perjuangan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, kurikulum, peserta didik, dan pendidik dalam suatu sistem pendidikan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[4]
Perencanaan perihal model penerimaan siswa/mahasiswa gres merupakan perencanaan makro alasannya berlaku di seluruh tanah air. Begitu pula perencanaan perihal kurikulum inti untuk SMA, contohnya perencanaan makro. Perencanaan makro pada umumnya ditangani oleh pemerintah pusat atau sanggup juga oleh kelompok tertentu, yang ditunujuk oleh pemerintah pusat dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat.
Badan pendidikan Negara yang bertugas menangani secara makro (diantaranya yaitu mengadakan perencanaan) mempunyai kiprah sebagai berikut:
1. Memilih staf dan pemimpin yang berkompoten terhadap acara dan perkembangan pendidikan Negara dan membantu memperbaiki pendidikan tersebut semoga sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk-bentuk perencanaan pendidikan.
2. Menetukan kriteria dan representasi komite/panitia untuk membantu menyebarkan kenijakan dan acara pendidikan.
3. Bekerja sama dengan sekolah tinggi tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam menyebarkan media pendidikan.
4. Bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang sempurna untuk menyebarkan proses mencar ilmu mengajar.
5. Membantu personalia pendidikan local dalam perjuangan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan di masyarakat untuk memperbaiki pendidikan.
6. Mendorong pendidikan local dan lembaga-lembaga pendidikan berinovasi dalam pengajaran agara lebih bermakna bagai para siswa.
Made dan Afifudin menjelaskan bahwa perencanaan meso yaitu perencanaan yang ruang lingkupnya meliputi wilayah pendidikan tertentu, contohnya satu provinsi. Dasar terjadi perencanaan meso yaitu kondisi dan situasi tempat yang berbeda-beda.
Perencanaan meso pada bidang pendidikan menengah dan dasar pada umumnya di prakarsai oleh kepala kantor Wilayah Departemen pendidikan dan kebudayaan di tempat bersangkutan. Kantor inilah yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tempat itu. Adapun perencanaan forum pendidikan tinggi di wilayah tersebut dengan mengikutsertakan semua sekolah tinggi tinggi yang ada di tempat itu.
Sifat perencanaan meso merupakan penunjang dari perencanaan makro. Perencanaan meso lebih operasioanal dari pada tingkat makro. Perencanaannya berupa program-program yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
Perencanaan terakhir dari tipe kedua ini yaitu perencanaan mikro, yaitu planning yang berfokus pada teknis. Perencanaan mikro di prakarsai oleh manajer atau tim manajer di forum pendidikan masing-masing. Dalam menyebarkan forum atau memperbaiki lembaga, tiap-tiap manajer pada forum pendidikan itu mempunyai kewajiban untuk mengadakan perencanaan mikro. Perencanaan ini mancakup segala macam acara dalam lembaga. Dasar kewenangan mengadakan perencanaan mikro yaitu hak seorang manajer pendidikan dalam mengendalikan lembaganya dan fleksibilitas peraturan dari pemerintah pusat.
Secara struktural perencanaan mikro dihentikan terlepas dari perencanaan meso dan perencanaan makro. Sama halnya dengan hubungan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, perencanaan mikro pun dihentikan keluar batas-batas perencanaan meso dan makro. Dengan kata lain, perencanaan mikro dihentikan melanggar perencanaan meso dan perencanaan meso dihentikan melanggar perencanaan makro.[5]
B. Keterkaitan Perencanaan Pendidikan dengan Aspek Demografi, Sosial-Ekonomi, Sumberdaya Manusia, dan Sumberdaya Keuangan
1. Hubungan dengan Aspek Demografi Kependudukan
Prijono Tjiptoherijanto dalam bukunya Afifuddin “Perencanaan Pendidikan” menyebutkan bahwa, terdapat hubungan yang signifikan antara perkembnagan pendudukan dan perkembangan pendidikkan. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dan dinamis dan berkelanjutan. Berikut ini penulis memaparkan pokok-pokok pemikirannya, bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumber daya insan dengan cara menyerasikan acara insan sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia. Secara implisit, pengertian ini mengandung mankna beberapa aspek berikut:
a. Proses pembangun berlangsung secara berlanjut dan didukung oleh sumber daya alam dengan kualitas lingkungan dan insan semngkin berkembang.
b. Sumber alam, terutama utara, air, dan tanah mempunyai ambang batas sehingga pemanfaatan yang berlebihhan akan menyebabkan berkurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya alam serta mengurangi kemampuannya mendukung kehidupan umat manusia.
c. Kualitas lingkungan berkorelasi pribadi dengan kualitas hidup, sehingga semangkin baik mutu kualitas lingkungan, semangkin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain pada meningkatnya usia impian hidup, turunya tingkat kematian, dan lain-lain.
d. Pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi kini meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan juga sanggup menigkat kesejahteraannya.
Konsep pembangunan berkelanjutan menawarkan dampak adanya batas, yang bukan batas absolute, tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial, yaitu sumberdaya alam serta kemampuan bisofer menyerap banyak sekali dampak dari acara manusia. Selain itu tekhnoligi dan organisasi sanggup dikelola dan sanggup ditingkatkan guna memberi jalan bagi kala gres pembangunan ekonomi.
Strategi pembangunan berkelanjutan bermaksud menyebarkan keselarasan antara umat insan dengan alam. Proses pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan tekhnologi, serta perubahan kelembagaan diselenggarakan secara konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Oleh lantaran itulah, dalam pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan ekonomo harus diadaptasi dengan kondisi penduduk serta sumber daya alam dan lingkungan yang ada di suatu wilayah tertentu.
Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus. Pertama, pembangunan berwawasan kependudukn yaitu, pembangunan yang diadaptasi dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Kedua, pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya insan dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata. [6]
2. Hubungannya dengan Aspek Sosial-Ekonomi
Terdapat hubungan yang erat dan vital antara perencanaan pendidikan dengan aspek sosial ekonomi. Keyakinan umum menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai bekal pendidikan formal akan cenderung menuai sukses ekonomi merupakan sutu referensi dampak pranata pendidikan terhadap aktifitas eknomi para anggota suatu masyarakat.
Robert K Merton menyebutkan bahwa, setiap forum sosial tidak sekedar memelihara tujuan dan manifes, yakni fungsi yang mencerminkan kegunaan dari terbentuknya sebuah pranata. Munculnya asumsi sosial bahwa pendidikan memengaruhi kesuksesan ekonomi seseorang bukanlah suatu keyakinan impulsif yang tidak berdasar. Berangkat dari sebuah tren sosial masyarakat di Indonesia, contohnya pada awal dekade berkuasanya orde baru, sebagaian besar lini pekerjaan membutuhkan tenaga kerja berlatar belakang pendidikan formal. Hampir mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal terserap di lahan-lahan pekerjaan. Situasi tersebut lantaran tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan pemerintah terhadap tenaga terdidik untuk mengoprasikan skill dan keahliannya dalam rangaka industrisasi dan modernisasi pembangunan negara.[7] Oleh alasannya itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi berpengaruh dengan praktik pendidikan sebagai puncak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.
Sebagaimana dikutip Abdul Rahmat, disebutkan bahwa, hal sebagaimana disebutkan diatas didukung secara tegas oleh pemerintah, Dalam buku Replita I antara lain dikatakan, sebagai berikut.
“pendidikan harus mempunyai hubungan erat dengan kebutuhan serta kemungkinan-kemungkinan perkembangan ekonomi dan sosial, sehingga sanggup memberi bekal hidup murid-murid dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa planning pembangunan lima tahuna merupakan landasan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan prioritasnya pada pertanian, industri yang menyokong pertanian, industry kecil dan ringan, industri pertambangan, prasarana serta pariwisata, pengarahan harus diadaptasi dengn prioritas-prioritas tersebut. Hal ini diharapkan pada tingkat-tingkat pendidikan yang akan menghasilkan lulusan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang”
Dari kutipan diatas secara terang untuk memperlihatkan peranan pendidikan dalam rangka menopang ekonomi nasional yang memfokuskan diri pada upaya keras untuk mendongkrak pertumbuhan eknomi dengan berbasis pada orientasi aktifitas industrial.
Uraian diatas memperlihatkan bahwa konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat mempunyai hubungan yang erat. Sebab, kedua komponen forum tersebut merupakan aset Negara yang memerlukan pengelolaan secara cermat. Secara lebih khusus, hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi), semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.[8]
3. Hubungannya dengan Sumberdaya Manusia
Pendidikan yaitu salah satu sarana untuk menigkatkan kualitas sumber daya insan (SDM). Kualitas pendidikan sanggup dilihat dari nilia tambah yang dihasilkan oleh forum pendidikan, baik produk dan jasa maupun pelayanan yang bisa bersaing di lapangan kerja yang ada dan yang diperlukan. Agar pendidikan sanggup memainkan kiprahnya maka harus terkait dengan dunia kerja, artinya lulusan pendidikan semestinya mempunyai kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja. Hanya dengan ini pendidikan mempunyai bantuan terhadap ekonomi.
Pendidikan hingga dikala ini danggap sebagai unsur utama dalam pengembangan SDM. SDM lebih bernilai jikalau mempunyai sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan banyak sekali bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Melalui pendidikan mnusia akan sanggup mengetahui sesuatu yang tidak atau belum di ketahui sebelumnya.
Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok. Permasalahan ini akan sanggup diatasi apabila SDM bisa menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya sanggup diperoleh melalui pendidikan.
Pengembangan SDM yaitu proses sepanjang hayat yang meliputi banyak sekali bidang kehidupan, terutama dilaukan melaui pendidikan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, peningkatan kualitas SDM lebih ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas proses produksi dan mempertahankan keseimbangan ekonomi.
Pengembangan SDM berkualitas yaitu proses kontekstual, sehingga pengembangan SDM melalui upaya pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan insan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada dikala ini, melainkan juga insan yang mampu, mau, dan siap mencar ilmu sepanjang hayat.
Malaysia’s 2020 merumuskan beberapa kecenderungan yang terjadi pada masyarakat global yang perlu menjadi materi pertimbangan dalam pengembangan kualitas SDM. Kecenderungan tersebut yaitu (1) dibandingkan dengan dasawarsa 1970-an dan 1980-an, tiga dasawarsa mendatang diperkirakan akan terjadi eksplosi yang hebat, terutama yang menyangkut teknolog informasi, dan bio teknologi. (2) eksplosi teknologi komunikasi yang semkin canggih sanggup mempersingkat jarak dan mempercepat perjalanan.
Program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan akan menawarkan manfaat pada forum berupa produktifitas lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar forum yang bersangkutan. Fungsi dan orientasi pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM telah dibentuk dalam satu kebijakan Depdiknas dalamtiga taktik pokok, yaitu: (1) pemerataan kesempatan pendidikan, (2) peningkatan relevansidan kualitas pendidikan, dan (3) peningkatan kualitas manajemmen pendidikan. Untuk melaksanakan ketiga taktik pokok pembangunan pendidikantersebut, sayogyanya dilihat baian-bagian sistem pendidikan nasional dalam kaitannya orientasi masing-masing dan dijabarkan dalam planning dan prioritas pembangunan pendidikan.
Titik tolak pemikitran mengenai orientasi pendidikan nasional yaitu : (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mempersiapkan SDM yang berkualitas, terampil dan jago yang diharapkan dalam proses memasuki kala globalisasi dan otnomi daerah, dan (3) membina dan menyebarkan penguasaan banyak sekali cabang keahlian ilmu pengetahuan dan teknologi.
Arus globalisasi mengharuskan kita terlibat dalam proses saling berafiliasi yang sifatnya mendunia, baik antar individu, bangsa, negara, terutama dunia usaha. Dan disinila aktualisasi pendidikan harus memperoleh porsi dan perhatian yang tinggi semoga bisa melahirkan SDM yang berkualitas. Karena di kala globalisasi yang bercirikan persaingan, kemenangan akan ditentukan oleh mutu sumberdaya manusia.
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa untuk melaksanakan kiprah dimasa depan diharapkan SDM yang berkualitas yaitu SDM yang bisa melaksanakan life long learning.
Dalam hubungan ini patut diperhatikan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan SDM yang berkualitas, bahkan sangat memilih berhasil atau gagalnya pembengunan. Secara lebih bakir sanggup disimpulkan bahwa pendidikan bermutu menghasilkan SDM bermutu.[9]
4. Hubungannya dengan Sumberdaya Keuangan
Pertimbangan utama dalam pendekatan efektivitas biaya (uang) yaitu berapa banyak budget yang tersedia untuk pendidikan, pendidikan apa yang sanggup dilakukan dengan budget tersebut. Dalam konteks ini dianut prinsip produktivitas, yakni dengan dana minimal diupayakan sanggup mencapai hasil yang maksimal. Para penyelenggara pendidikan akan menghindari adanya Pemborosan dalam pembiayaan pendidikan dan akan berupaya seoptimal mungkin semoga tujuan pendidikan sanggup dicapai secara cepat dan tepat.[10]
Pemerintah pusat. Peran proteksi dari pemerintah pusat terhadap pembiayaan pendidikan, tidak saja diperlihatkan dalam anggaran Departemen Pendidikan, tetapi juga pada anggaran departemen lainnya yang bertanggung jawab untuk latihan tertentu. Umpamanya, Departemen Tenaga Кегjа sering sekali bertanggung jawab untuk latihan tekhnik keterampilan, departemen pertanian untuk latihan pertanian, departemen kessehatan untuk pendidikan juru rawat.
Pemerintah daerah. Memegang peranan yang penting dalam pembiayaan pendidikan di negara-negara dengan sistem keuangan yang didesentralisasi ibarat Amerika Serikat dan Inggris. Sumbangan mereka jarang sanggup diabaikan, sekalipun dalam negara dengan keuangan yang didesentralisasi, ibarat Prancis, di mana mereka menanggung sebagian dari biaya sekolah pemerintah di tempat mereka.[11]
Tingkat kelembagaan. Sejalan dengan otonomi tempat yang menyerahkan dilema pendidikan ke tempat dan sekolah masng-masng, maka dilema keuangan pun menjadi kewenangan yang diberian secara pribadi dalam pegelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.
Lipham sebagaimana disebutkan Mulyasa mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut.
1) Perencanaan anggaran
Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, memilih prioritas menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang sanggup diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, menciptakan rekomendasi alternative pendekatan untuk mencapai sasaran.
2) Mempersiapkan anggaran
Antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan target acara pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas.
3) Mengelola pelaksanaan anggaran
Antara lain mempersiapkan pembukaan, melaksanakan pembelajaran dan menciptakan transaksi, menciptakan perhitungan,, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan mekanisme kerja yang berlaku, serta menciptakan laporan pertanggung tanggapan keuangan.
4) Menilai pelaksanaan anggaran
Antara lain menilai pelaksanaan proses mencar ilmu mengajar, menilai bagaimana pencapaian target program, serta menciptakan rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.
Berdasarkan hal tersebut sanggup dikemukakan bahwa perencanaan keuangan sanggup dikembangkan secara efektif jikalau didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: a) sumberdaya insan yang kompeten; b) tersedianya gosip yang akurat dan sempurna waktu untuk menunjang pembuatan keputusan; c) memakai menejemen dan teknologi yang sempurna dalam perencanaan; d) tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan.[12]
BAB III
SIMPULAN
Dari pembahasan tersebut diatas, sanggup disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan pada masa depan dengan tujuan semoga pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan, sehingga sanggup menghasilkan lulusan yang bermutu.
Dilihat dari tatanan atau cakupannya perencanaan pendidikan bersifat makro, mezo, dan mikro. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang meliputi pendidikan seluruh bangsa, perencanaan meso meliputi wilayah tertentu, sedangkan perencanaan mikro hanya meliputi satu forum pendidikan atau sekelompok kecil forum yang hampir sama dan berdekatan tempatnya.
Perencanaan berafiliasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor-faktor yang mendukung pendidikan diantaranya dalah demografi, sosial ekonomi, SDM, sumber daya keuangan. Sebagai pendukung pendidikan faktor tersebut perlu diharapkan dalam perencanaan pendidikan semoga serpihan pendidikan yang direncanakan bisa berkembang secara masuk akal dan bermetamorfosis lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ramat, 2014, Pengantara Prndidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi, Gorontalo: Ideas Publishing.
Hasan Basri, 2013, Landasan Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia.
J. Hallak diterjemahkan oleh Harso, 1985, Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan, Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
Manap Soemantri, 2014, Perencanaan Pendidikan, Bandung: IPB Pres.
Mulyasa, 2005, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: Remaja Rosda Krya.
Nanang Fatah, 2001, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Sarbini dan Nneneng Lina, 2011, Perencanaan Pendidikan,Bandung: pustaka Setia.
0 Response to "✔ Keterkaitan Perencanaan Pendidikan Dengan Aspek Demografi, Sosial-Ekonomi, Sumberdaya Insan (Sdm), Dan Sumber Daya Keuangan, Baik Pada Tingkat Makro, Meso, Dan Mikro"
Posting Komentar